ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS KOMUNIKASI ALUMNI BABAKAN

BAB I

STATUS DAN KEDUDUKAN, LOGO DAN BENDERA ORGANISASI

 Pasal 1

STATUS

 

Organisasi  Majelis Komunikasi Alumni Babakan selanjutnya disingkat Makom Albab merupakan satu-satunya wadah bagi Alumni yang menuntut ilmu di lingkungan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Pasal 2

KEDUDUKAN

  • Makom Albab Pusat berkedudukan di Babakan Ciwaringin Cirebon, dan dalam keadaan tertentu dapat berada di Ibu Kota Negara RI (Jakarta) atau di tempat lain yang ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pengurus Pusat.
  • Kedudukan Organisasi Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting dalam keadaan tertentu dapat berada ditempat lain yang ditetapkan berdasarkan Rapat pengurus sesuai tingkatannya.

 

Pasal 3

LOGO

  • Logo Organisasi Makom Albab berbentuk segi empat warna hijau berisi tulisan arab Albab” warna putih dan tuisan Makom Albab berada dibawah segi empat.
  • Makna Logo:
  1. Segi empat menunjukkan kekuatan, kekokohan iman dan taqwa kepada Allah SWT, sekaligus menunjukkan tekad dan daya jaung menegakkan Islam Rahmatan lil-alminin
  2. Tulisan arab “Albab” singkatan dari Alumni Babakan, juga bermakna orang-orang berilmu dan berakhlaqul karimah yang mampu menjadi panutan dan penyuluh bagi kehidupan umat dan bangsa.
  3. Warna hijau: semangat dan spirit ukhuwah Islamiyah
  4. Tulisan Latih: Makom Albab bermakna penegasan jati diri dan keberadaan alumni.Babakan

Pasal 4

BENDERA

Bendera Makom Albab disebut Pataka Makom Albab adalah bendera berukuran 2 meter X 1’5 meter dengan bahan satin warna putih dan berlogo Makom Albab segi empat, warna hijau degan tulisan arab “Albab” warna putih dan dibawahnya tulisan latin “Makom Albab”.

 BAB II

KEANGGOTAAN

 Bagian Pertama

STATUS DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA

 Pasal 3

STATUS KEANGGOTAAN

 

Keanggotaan Organisasi Makom Albab, terdiri dari:

  • Anggota biasa adalah setiap orang yang pernah menuntut ilmu di lingkungan Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon.
  • Anggota Luar Biasa adalah simpatisan yag memiliki hubungan khusus dan atau perhatian besar terhadap Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon dan atau Makom Albab, dan
  • Anggota Kehormatan adalah orang yang berjasa kepada Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Makom Albab.

Pasal 4

TATA CARA MENJADI ANGGOTA

 Tata cara menjadi anggota yaitu sbagai berikut:

(1) Anggota biasa bersifat otomatis menjadi anggota Makom Albab

(2) Anggota Luar Biasa menjadi anggota Makom Alnbab setelah melalui pengkajian Pengurus  Cabang dan di sahkan oleh Pengurus Pusat.

(3) Setiap Alumni yang menuntut ilmu di lingkungan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon mengisi formulir data anggota, yang disediakan oleh Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting.

(4) Bagi Alumni yang baru tamat dan akan keluar dari Pondok dan atau Sekolah di Babakan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus Pusat melalui Pondok dan atau Sekolah masing-masing.

(5) Pengurus Pusat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah menerima formulir anggota secara lengkap dan telah ditanda-tangani oleh Alumni, wajib memberikan kartu Anggota.

(6) Untuk memudahkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, registrasi Anggota, dilakukan per Wilayah/Cabang/Komisariat/Ranting sesuai domisili alumni.

(7) Anggota Kehormatan adalah mereka yang disetujui dan diangkat oleh Pengurus Pusat mengingat jasanya yang besar terhadap Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dan atau kepada organisasi Makom Albab.

Bagian kedua

KEWAJIBAN DAN  HAK ANGGOTA

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Setiap anggota Makom Albab berkewajiban untuk:

  • Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , Kode Etik  Makom Albab, Keputusan Musayawarah Nasional, dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Organisasi Makom Albab.
  • Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi, kecuali Anggota Kehormatan.
  • Menjaga citra dan nama baik organisasi Makom Albab
  • Membayar iuran serta sumbangan lain demi kelanggengan dan kemajuan organisasi Makom Albab
  • Besarnya iuran wajib ditetapkan melalui Rapat Pengurus Pusat dengan memperhatikan aspirasi dari Pengurus Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting.

 Pasal 6

HAK ANGGOTA

  • Anggota biasa mempunyai hak:
  1. Mengikuti semua kegiatan organisasi Makom Albab
  2. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam Musyawarah sesuai tingkatannya
  3. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus, Dewan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.
  • Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
  1. Mengikuti semua kegiatan organisasi Makom Albab
  2. Mengeluarkan pendapat, tetapi tidak memiliki hak suara pada Musyawarah sesuai tingkatannya
  • Anggota Kehormatan mempunyai hal:
  1. Mengikuti setiap kegiatan organisasi Makom Albab
  2. Mengeluarkan pendapat, tapi tidak memiliki hak suara pada Musayawarah sesuai tingkatnnya
  • Setiap anggota mempunyai hak mendapat perlindungan, bantuan dan pelayanan sejauh hal itu patut diberikan berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan organisasi Makom Albab.

 

BAB III

KEPENGURUSAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEPENGURUSAN DAN STRUKRUR ORGANISASI

 Pasal 7

KEPENGURUSAN

 

  • Kepengurusan organisasi terdiri dari:
  1. Pengurus Pusat pada tingkat Nasional;
  2. Pengurus Wilayah pada tingkat Provinsi;
  3. Pengurus Cabang pada tingkat Kabupaten/Kota;
  4. Pengurus Komisariat pada tingkat Kecamatan;
  5. Pengurus Ranting pada tingkat Desa/Kelurahan.
  • Pengurus Komisariat dapat membentuk Kepengurusan Ranting pada tingkat Desa/Kelurahan apabila telah mempunyai anggota alumni sekurang-kurangnya 20 orang;
  • Pengurus Komisariat dapat dibentuk di lembaga/Kampus apabila telah mempunyai anggota alumni sekurang-kurangnya 20 orang;
  • Pengurus Cabang Istimewa dapat dibentuk di luar negeri apabila telah mempunyai anggota alumni sekurang-kurangnya 10 orang.

Pasal 8

STRUKTUR ORGANISASI

 Struktur organisasi Tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting mengikuti struktur yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

  • Struktur organisasi Komisariat di Lembaga/Kampus dan Cabang Istimewa di Luar Negeri mengikuti struktur organisasi Komisariat dan Cabang sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat 1.
  • Struktur organisasi Makom Albab dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pada tingkatan masing-masing.

Bagian Kedua

DEWAN PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA

 Pasal  9

DEWAN PELINDUNG

 

  • Dewan Pelindung Pusat adalah Para Masyayikh dan atau Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yang memiliki reputasi Nasional dan aktif didalam organisasi PPSB (Persatuan Pondok Pesantren Seluruh Babakan).
  • Dewan Pelindung Pusat dapat diminta dari Tokoh Pemerintahan, Tokoh Masyarakat dan atau alumni senior di tingkat nasional.
  • Dewan Pelindung Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting adalah Para Alumni Senior Makom Albab dan atau Tokoh Pemerintah dan atau Tokoh Masyarakat yang memiliki reputasi sesuai tingkatan masing-masing.
  • Dewan Pelindung yang berasal dari Tokoh Pemerintah dan atau Tokoh Masyarakat sebelum diangkat harus terlebih dahulu dimintai kesediaannya dan tidak mengikat.

 Pasal 10

DEWAN PENASEHAT

  • Dewan Penasehat Pusat adalah Para Alumni Senior Makom Albab yang memiliki akseptabilitas secara Nasional dan memiliki komitmen untuk mengembangkan organisasi Makom Albab
  • Dewan Penasehat Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting adalah dari Alumni Senior yang memiliki akseptabilitas dan komitmen untuk mengembangkan organisasi Makom Albab pada masing-masing tingkatan.
  • Dewan Penasehat yang berasal dari Tokoh Pemerintah dan Tokoh masyarakat terlebih dahulu dimintai kesediaannya dan tidak mengikat.

Pasal 11

DEWAN PEMBINA

  • Dewan Pembina Pusat adalah Para Alumni Senior Makom Albab yang memiliki akseptabilitas secara Nasional dan memiliki komitmen untuk mengembangkan organisasi Makom Albab
  • Dewan Pembina Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting adalah dari Alumni Senior yang memiliki akseptabilitas dan komitmen untuk mengembangkan organisasi Makom Albab pada masing-masing tingkatan.
  • Dewan Pembina yang berasal dari Tokoh Pemerintah dan Tokoh masyarakat terlebih dahulu dimintai kesediaannya dan tidak mengikat.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS

 Bagian Pertama

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS PUSAT

 

Cukup jelas

Pasal 12

TUGAS PENGURUS PUSAT

 

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas.
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 13

KEWENANGAN PENGURUS PUSAT

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas.
  • Cukup jelas.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Bagian Kedua

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS WILAYAH

 Cukup jelas

Pasal 14

TUGAS PENGURUS WILAYAH

 

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas.
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 15

KEWENANGAN PENGURUS WILAYAH

 

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan kewenangan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Bagian Ketiga

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG

Cukup jelas

Pasal 16

TUGAS PENGURUS CABANG

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 17

KEWENANGAN PENGURUS CABANG

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan kewenangan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Bagian Keempat

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS KOMISARIAT

Cukup jelas

Pasal 18

TUGAS PENGURUS KOMISARIAT

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 19

KEWENANGAN PENGURUS KOMISARIAT

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan kewenangan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Bagian Kelima

TUGAS DAN KEWENANGA PENGURUS RANTING

Pasal  20

TUGAS PENGURUS RANTING

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 21

KEWENANGAN PENGURUS RANTING

  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Cukup jelas
  • Melaksanakan kewenagan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 22

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

  • Masa bakti kepengurusan Makom Albab Pusat, Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting selama 5 (lima) Tahun
  • Seseorang dapat dipilih menjadi Ketua Umum (Pusat) dan Ketua Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting untuk 2 (dua) periode masa bakti berturut-turut yang ditetapkan melalui Musyawarah.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Pertama

MUSYAWARAH

Pasal 23

MUSYAWARAH NASIONAL

  • Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat Munas merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Nasional Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Makom Albab
  2. Menetapkan kebijakan dan program kerja Makom Albab
  3. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Pusat
  4. Memilih Ketua Umum Pengurus Makom Albab periode berikutnya
  5. Membuat rekomendasi kepada Stakeholder terkait permasalahan-permasalahan menonjol pada bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan) untuk kepentingan bangsa Indonesia.
  • Musyawarah Nasional dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali
  • Peserta Musyawarah Nasional diikuti oleh :
  1. Pengurus Pusat
  2. Pengurus Wilayah, terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ;
  3. Pengurus Cabang, terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
  • Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
  • Pengurus Pusat, Wilayah dan Cabang masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara;
  • Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dilaksanakan sebelum kurun waktu 5 (lima) tahun, apabila terjadi keadaan yang sangat prinsip dan akan membahayakan organisasi.
  • Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah dan Cabang yang sudah definitif.

Pasal 24

MUSYAWARAH WILAYAH

  • Musyawarah Wilayah selanjutnya disingkat Musywil merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Wilayah organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Wiayah Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Wilayah
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
  3. Memilih Ketua Wilayah Pengurus Makom Albab periode berikutnya
  • Musyawarah Wilayah dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Pasal 25

MUSYAWARAH CABANG

  • Musyawarah Cabang selanjutnya disingkat Musycab merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Cabang organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Cabang Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Cabang
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Cabang
  3. Memilih Ketua Cabang Pengurus Makom Albab periode berikutnya
  • Musyawarah Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Pasal 26

MUSYAWARAH KOMISARIAT

  • Musyawarah Komisariat selanjutnya disingkat Musykom merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Komisariat organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Komisariat Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Komisariat
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Komisariat
  3. Memilih Ketua Komisariat Pengurus Makom Albab periode berikutnya
  • Musyawarah Komisariat dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Pasal 27

MUSYAWARAH RANTING

  • Musyawarah Ranting selanjutnya disingkat Musyran merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Ranting organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Ranting Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Ranting
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Ranting
  3. Memilih Ketua Ranting Makom Albab periode berikutnya
  • Musyawarah Ranting dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Bagian Kedua

RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat dalam organisasi Makom Albab terdiri dari:

  • Rapat Kerja
  • Rapat Pleno
  • Rapat Pengurus Harian

Pasal 28

RAPAT KERJA

Rapat Kerja  terdiri dari:

  • Rapat Kerja Nasional selanjutnya disingkat Rakernas adalah satu forum pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pengurus Pusat, Ketua, Sekretaris dan Bendara Pengurus Wilayah dan Cabang Makom Albab.
  • Rapat Kerja Wilayah selanjutnya disingkat Rakerwil  adalah satu forum pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pengurus Wilayah, Ketua, Sekretaris dan Bendara Pengurus Cabang Makom Albab.
  • Rapat Kerja Cabang selanjutnya disingkat Rakercab adalah satu forum pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pengurus Cabang, Ketua, Sekretaris dan Bendara Pengurus Komisariat Makom Albab
  • Rapat Kerja Komisariat selanjutnya disingkat Rakerkom adalah satu forum pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pengurus Komisariat, Ketua, Sekretaris dan Bendara Pengurus Komisariat Makom Albab
  • Rapat Kerja Ranting selanjutnya disingkat Raker adalah satu forum pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pengurus Ranting Makom Albab serta dihadiri oleh Pengurus Komisariat.
  • Agenda Rapat kerja adalah untuk merumuskan dan menyusun program kerja dan anggaran tahunan Pengurus pada setiap tingkatan berdasarkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional.
  • Melakukan analisa dan evaluasi terhadap program-program tahunan yang sudah berjalan
  • Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun

Pasal 29

RAPAT PLENO

  • Rapat Pleno adalah forum pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pengurus Makom Albab sesuai tingkatnnya untuk melakukan analisa dan evaluasi serta menentukan prioritas program pada Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Unit kerja masing.
  • Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua Kali dalam satu tahun,

Pasal 30

RAPAT PENGURUS HARIAN

  • Rapat Pengurus Harian adalah forum pertemuan Pengururs Harian Makom Albab sesuai tingkatannya untuk melakukan analisa dan evaluasi serta menentukan kebijakan terkait dengan program kerja berjalan pada Departemen/Biro/Bagian/ Seksi/Unit masing-masing untuk kelancaran dan tercapainya tujuan program kerja organisasi
  • Rapat Pengurus Harian dilaksanakan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan  organisasi .

BAB VII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 31

KEKAYAAN

  • Kekayaan Makom Albab diperoleh dari:
  1. Uang pangkal Anggota
  2. Uang iuran Anggota
  3. Usaha –usaha lain, bantuan, hibah, infak wakaf, dan sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
  • Kekayaan Makom Albab yang berupa barang dicartat dalam buku Inventarisasi Barang Milik Makom Albab dan setiap tahun dilakukan audit atau recount serta di pertanggungjawabkan oleh Pengurus.
  • Kekayaan Makom Albab tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, kecuali harus sesuai prosedur melalui Musyawarah sesuai tatarannya.

Pasal 32

KEUANGAN

  • Pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan serta dibuat neraca pada bendara pengurus serta harus sepengetahuan Ketua Umum/Katua.
  • Prinsip pengelolaan keuangan adalah jujur, transfaran, dan akuntabel
  • Audit keuangan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 33

  • Organisasi Makom Albab hanya dapat dibubarkan berdasarkan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri oleh Pendiri, Pengurus Pusat dan  Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Wiayah dan  Cabang sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Pendiri, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Cabang
  • Apabila organisasi dibubarkan, atas dasar hasil Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa, maka kekayaan dan keuangan sebagaimana tersebut pada pasal 31 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1), dapat dilikuidasi dan atau ditentukan lain.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

 

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga  Makom Albab ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang telah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35

  • Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) ditetapkan melalui Rapat Nasional.
  • Anggaran Rumah Tangga Makom Albab ini berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui Musayawah Nasional Pertama Makom Albab.

 

Ditetapkan     : di Babakan

Pada Tanggal: 26 Maret 2016

PIMPINAN SIDANG KOMISI ORGANISASI

                          KETUA                                                                      SEKRETARIS

                   Drs. H. ZAENURI ANWAR, MM                               Drs.  H.  BADRUDDIN, M.Si

PIMPINAN SIDANG PLENO

                          KETUA                                                                          SEKRETARIS

                           H, ISROIL MU’IN, SE, MM                                        Drs. H.MUIZ ALI MURTADHO

Anggaran Rumah Tangga (ART) Makom Albab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *