ANGGARAN DASAR

MAJELIS KOMUNIKASI ALUMNI BABAKAN

 MUKADDIMAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

                 Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon merupakan lembaga pendidikan informal keagamaan  telah lahir sejak zaman penjajahan Belanda Tahun 1715 Masehi atau   1127 Hijiriah. Seiring perkembangan masyarakat, di lingkungan Pondok Pesantren ini telah melahirkan Pendidikan Informal seperti Madrasah Diniyah, pengkajian kitab kuning dan Sekolah-sekolah formal baik Negeri maupun Swasta yang telah banyak menghasilkan Alumni dan telah berperan mendarmabaktikan ilmunya dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan.

                 Keberadaan Alumni Pondok Pesantren Babakan harus tetap memiliki jalinan emosional dan bersinergi dengan Almamaternya yang merupakan upaya pengembangan Pondok Pesantren Babakan dalam rangka melakukan kiprah pengabdian terhadap Agama, bangsa, dan Negara, guna mendukung tercapainya cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan “baldatunthoyyibatunwarabbun ghofur”.

             Gagasan pendirian organisasi yang bertujuan untuk menghimpun Alumnidari Pondok Pesantren Babakan telah tercetus sejak tanggal 04 Nopember 1997, kemudian pada tahun 1998 gagasan tersebut dirumuskan oleh beberapa orang Alumnus yang berdomisili di Wilayah Jabodetabek ( Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) melahirkan sebuah Nama yaitu: Majelis Komunikasi Alumni Babakan yang disingkat Makom Albab dan telah dikuatkan dengan Akta Notaris Revy Setiawati, SH Nomor. 05 tanggal 09 Juli 2010.

            Maka dengan rahmat Allah SWT  yang didorong niat dan keinginan luhur, kami Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon bersepakat membentuk organisasi bernama “MAJELIS KOMUNIKASI ALUMNI BABAKAN” yang disingkat MAKOM ALBAB dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

 

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN WAKTU 

Pasal 1

N A M A

Organisasi ini bernama“Majelis Komunikasi Alumni Babakan”, yang disingkat “MAKOM ALBAB”.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

  • Makom Albab Pusat berkedudukan di Babakan Ciwaringin Cirebon dan atau tempat lain yang ditentukan oleh kesepakatan pengurus Pusat.
  • Makom Albab Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi
  • Makom Albab Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota,
  • Makom Albab Komisariat berkedudukan di Ibukota Kecamatan
  • Makom Albab Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

WILAYAH KERJA

Wilayah kerja Makom Albab  meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Luar Negeri.

Pasal 4

WAKTU

Organisasi Makom Albab didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal pendiriannya yaitutanggal 09 Juli 2010berdasarkan akta notaris Revy Setiawati, SH Nomor. 05 dan dikukuhkan melalui musyawarah Nasional pertama (Munas I) di Pondok Pesantren Babakan pada tanggal dua puluh enam bulan Maret Tahun dua ribu enam belas ( 26 Maret 2016) atau tujuh belas Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriah (17 Jumadil Akhir 1437 H).

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

ASAS DAN SIFAT

  • Organisasi ini berasaskan Pancasila.
  • Organisasi ini bersifat kekeluargaan, persaudaraan dan independen.

Pasal 6

TUJUAN

Organisasi ini bertujuan untuk:

  • Menumbuh-kembangkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Almamater serta rasa ta’dhim kepada para Masyayich PondokPesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.
  • Menguatkan jiwa korsa sesama Alumni Pondok Pesantren Babakan sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah.
  • Membangun sinergitas antara Alumni dengan Para Masyayich dalam pengembangan Almamater.
  • Melakukan hubungan dan kerja sama dengan Lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar negeri
  • Mengembangkan potensi Makom Albab untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
  • Mengembangkan potensi Sumber Daya Alumni Pondok Pesantren Babakan untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Pasal 7

KEGIATAN

  • Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh-kembangkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Almamater serta rasa ta’dhim kepada para Masyayich Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.
  • Meningkatkan silaturahmi dan komunikasi dengan sesama Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.
  • Melakukan kerjasama antara Alumni dengan Almamater dan Lembaga lainnya dalam pengembangan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
  • Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya Alumni serta mendorong untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
  • Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan azas, sifat dan tujuan organisasi.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN  

Pasal 8

KEANGGOTAAN

Keanggotaan organisasi ini terdiri atas:

  1. Anggota biasa, adalah setiap Alumni yang pernah menuntut ilmu di Lingkungan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.
  2. Anggota Luar Biasa, adalah simpatisan yang memiliki hubungan khusus dan atau perhatian besar terhadap Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan atau Makom Albab; dan
  3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa kepada Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan atau Makom Albab.

Pasal 9

KEPENGURUSAN

Kepengurusan organisasi terdiri dari:

  • Pengurus Pusat pada tingkat Nasional;
  • Pengurus Wilayah pada tingkat Propinsi;
  • Pengurus Cabang pada tingkat Kabupaten/Kota;
  • Pengurus Komisariat pada tingkat Kecamatan; dan
  • Pengurus Ranting pada tingkat Desa/Kelurahan

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

PENGURUS PUSAT

 Pengurus Pusat terdiri dari:

  1. Pengurus Harian
  2. Departemen-departemen
  3. Sekretariat
  • Pengurus Harian terdiri dari :
  1. Ketua umum,
  2. Ketua-Ketua,
  3. Sekretaris umum
  4. Wakil Sekretaris Umum,
  5. Bendahara Umum
  6. Wakil Bedahara Umum,
  • Departemen-departemen terdiri dari :
  1. Kepala,
  2. Sekretaris dan
  3. Anggota Departemen.
  • Sekretariat terdiri dari:
  1. Kepala
  2. Staf-staf

Pasal 11

PENGURUS WILAYAH

  • Pengurus Wilayah terdiri dari:
  1. Pengurus Harian
  2. Biro-biro
  3. Sekretariat
  • Pengurus Harian terdiri dari :
  1. Ketua,
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris,
  5. Bendahara
  6. Wakil Bedahara,
  • Biro-biro terdiri dari :
  1. Kepala,
  2. Sekretaris dan
  • Sekretariat terdiri dari:
  1. Kepala
  2. Staf-staf

Pasal 12

PENGURUS CABANG

 Pengurus Cabang terdiri dari:

  1. Pengurus Harian
  2. Bagian-bagian
  3. Sekretariat
  • Pengurus Harian terdiri dari :
  1. Ketua,
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris,
  5. Bendahara
  6. Wakil Bedahara,
  • Bagian-bagian terdiri dari :
  1. Kepala,
  2. Sekretaris dan
  • Sekretariat terdiri dari:
  1. Kepala
  2. Staf-staf

Pasal 13

PENGURUS KOMISARIAT

 Pengurus Komisariat terdiri dari:

  1. Pengurus Harian
  2. Seksi-seksi
  3. Sekretariat
  • Pengurus Harian terdiri dari :
  1. Ketua,
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris,
  5. Bendahara
  6. Wakil Bedahara,
  • Seksi-seksi terdiri dari :
  1. Kepala,
  2. Sekretaris dan
  • Sekretariat terdiri dari:
  1. Kepala
  2. Staf-staf 

Pasal 14

PENGURUS RANTING

  • Pengurus Ranting terdiri dari:
  1. Pengurus Harian
  2. Unit-Unit
  3. Sekretariat
  • Pengurus Harian terdiri dari :
  1. Ketua,
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris,
  5. Bendahara
  6. Wakil Bedahara,
  • Unit-unit terdiri dari :
  1. Kepala,
  2. Sekretaris dan
  • Sekretariat terdiri dari:
  1. Kepala
  2. Staf-staf

BAB V

DEWAN PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA

Pasal 15

DEWAN PELINDUNG

  • Dewan pelindung pada tingkat pusat adalah :
  1. Para Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon; dan,
  2. Pejabat Pemerintah yang bersedia
  • Dewan pelindung pada tingkat Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting terdiri dari:
  1. Ulama dan Tokoh Masyarakat; dan
  2. Pejabat Pemerintah yang bersedia
  • Dewan pelindung terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa Anggota.
  • Tugas Dewan pelindung adalah melindungi dan mengayomi Pengurus Makom Albab.

 

Pasal 16

DEWAN PENASEHAT

  • Dewan Penasehat pada tingkat Pusat adalah Para Alumni Senior Makom Albab, yang terdiri dari: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa A
  • Dewan Penasehat Pada Tingkat Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting adalah Alumni Senior dan tokoh masyarakat pada masing-masing wilayah, cabang, komisariat dan ranting yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa anggota.
  • Dewan Penasehat bertugas memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus menyangkut hal ihwal organisasi Makom Albab.

Pasal 17

DEWAN PEMBINA

  • Dewan Pembina pada tingkat Pusat adalah Alumni Senior yang memiliki akses Tingkat Nasional, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa anggota
  • Dewan Pembina Pada tingkat Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting adalah Alumni Senior, sesuai tingkatan masing-masing, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris dan beberapa anggota.
  • Dewan Pembina bertugas membimbing, mengarahkan, memberi pertimbangandan membantu penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan organisasi Makom Albab.

BAB VI

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS  

Bagian Kesatu

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Makom Albab dan Mandataris Musyawarah Nasional (Munas) untuk melaksanakan program umum serta bertanggung jawab kepada Munas.

Pasal 18

TUGAS PENGURUS PUSAT

  • Melakukan manejemen umum terhadap Organisasi Makom Albab
  • Melaksanakan konsolidasi dan pengembangan Organisasi Makom Albab
  • Melaksanakan visi,misi dan program kerja hasil Musyawarah Nasional
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah.
  • Melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepengurusan tingkat wilayah dan cabang
  • Melaksanakan Musyawarah Nasional
  • Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan kepada Munas.

Pasal 19

KEWENANGAN PENGURUS PUSAT 

  • Menetapkan startegi dan kebijakan Organisasi Makom Albab
  • Menetapkan program kerja dan anggaran Tahunan Tingkat Pusat
  • Mengangkat dan memberhentikan Kepengurusan Tingkat Pusat
  • Mengangkat dan memberhentikan Kepengurusan Wilayah dan Cabang
  • Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina Tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang.
  • Mewakili Organisasi Makom Albab Tingkat Pusat di luar dan di dalam Pengadilan.

Bagian Kedua

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS WILAYAH

Pengurus Wilayah merupakan pelaksana  program pada tingkat provinsi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah (Muswil).

Pasal 20

TUGAS PENGURUS WILAYAH

  • Melakukan manejemen umum terhadap Organisasi Makom Albab tingkat Provinsi
  • Melaksanakan konsolidasi dan pengembangan Organisasi Makom AlbabTingkat Provinsi
  • Melaksanakan programkerja hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wil
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instasi Pemerintah dan Non Pemerintah tingkat Provinsi.
  • Menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada pengurus pusat
  • Melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil)
  • Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan kepada Musyawarah Wilayah (Muswil).

Pasal 21

KEWENANGAN PENGURUS WILAYAH

  • Menetapkan program kerja dan anggaran Tahunan tingkat Wilayah
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan tingkat Wilayah
  • Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan Tingkat Cabang kepada Pengurus Pusat
  • Mengangkat dan memberhentikan Kepengurusan Komisariat
  • Mewakili Organisasi Makom Albab Tingkat Wilayah di luar dan di dalam Pengadilan.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG

Pasal 22

TUGAS PENGURUS CABANG

  • Melakukan manejemen umum terhadap Organisasi Makom Albab tingkat Kabupaten/Kota.
  • Melaksanakan konsolidasi dan pengembangan Organisasi makom Albab tingkat Kabupaten/Kota
  • Melaksanakan program kerja hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Cabang.
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instasi Pemerintah dan Non Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.
  • Menyampaikan laporan perkembangan organisasi Makom Albab Tingkat Cabang secara periodik kepada pengurus Wilayah
  • Melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab)
  • Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan kepada Musyawarah Cabang (Muscab)

Pasal 23

KEWENANGAN PENGURUS CABANG

  • Menetapkan program kerja dan anggaran Tahunan tingkat Cabang
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan tingkat Cabang kepada Pusat melalui Pengurus Wilayah
  • Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan Tingkat Komisariat kepada Pengurus Wilayah
  • Mengangkat dan memberhentikan Kepengurusan Ranting
  • Mewakili Organisasi Makom Albab Tingkat Cabang di luar dan di dalam Pengadilan.

Bagian Keempat

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS KOMISARIAT

Pengurus Komisariat merupakan pelaksana  program pada tingkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Komisariat (Muskom)

Pasal 24

TUGAS PENGURUS KOMISARIAT

  • Melakukan manejemen umum terhadap Organisasi Makom Albab tingkat Kecamatan.
  • Melaksanakan konsolidasi dan pengembangan Organisasi makom Albab tingkat Kecamatan
  • Melaksanakan program kerja hasil Musyawarah Cabang dan Musyawarah Komisariat (Muskom).
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instasi Pemerintah dan Non Pemerintah pada tingkat Kecamatan.
  • Menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Cabang
  • Melaksanakan Musyawarah Komisariat (Muskom)
  • Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan kepada Musyawarah Komisariat (Muskom)

Pasal 25

KEWENANGAN PENGURUS KOMISARIAT

  • Menetapkan program kerja dan anggaran Tahunan tingkat Komisariat
  • Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Ranting kepada pengurus Cabang
  • Mewakili Organisasi Makom Albab Tingkat Komisariat di luar dan di dalam Pengadilan.

Bagian Kelima

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS RANTING

Pengurus Ranting  merupakan pelaksana  program pada tingkat Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting (Musran)

Pasal 26

TUGAS PENGURUS RANTING

  • Melakukan manejemen umum terhadap Organisasi Makom Albab tingkat Desa/Kelurahan.
  • Melaksanakan konsolidasi dan pengembangan Organisasi makom Albab tingkat Desa/Kelurahan
  • Melaksanakan program kerja hasil Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting (Musran).
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instasi Pemerintah dan Non Pemerintah pada tingkat Desa/Kelurahan
  • Menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Komisariat
  • Melaksanakan Musyawarah Ranting (Musran)
  • Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan kepada Musyawarah Ranting (Musran)

Pasal 27

KEWENANGAN PENGURUS RANTING

  • Menetapkan program kerja dan anggaran Tahunan tingkat Ranting
  • Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Ranting kepada pengurus Cabang melalui Pengurus Komisariat
  • Mewakili Organisasi Makom Albab Tingkat Ranting di luar dan di dalam Pengadilan.

Pasal 28

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

  • Masa bakti kepengurusan Makom Albab Pusat, Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting selama 5 (lima) Tahun
  • Paling lama seseorang menjabat Ketua Umum (Pusat), Ketua Wilayah, Cabang, Komisariat dan Rantingadalah selama 2 (dua) periode.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

MUSYAWARAH

Pasal 29

MUSYAWARAH NASIONAL

  • Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat Munas merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi Makom Albab.
  • Musyawarah Nasional Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Makom Albab
  2. Menetapkan kebijakan dan program kerja Makom Albab
  3. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Pusat
  4. Memilih Ketua Umum Pengurus Makom Albab periode berikutnya
  5. Membuat rekomendasi kepada Stakeholder terkait permasalahan-permasalahan menonjol pada bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan) untuk kepentingan bangsa Indonesia.
  • Musyawarah Nasional dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali
  • Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dilaksanakan sebelum kurun waktu 5 (lima) tahun, apabila terjadi keadaan yang sangat prinsip dan akan membahayakan organisasi.
  • Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih 1 (satu) dari jumlah Pengurus Cabang yang sudah definitive.

Pasal 28

MUSYAWARAH WILAYAH

  • Musyawarah Wilayah selanjutnya disingkat Muswil merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Provinsi organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Wiayah Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Wilayah
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
  3. Memilih Ketua Pengurus Wilayah Makom Albab periode berikutnya
  4. Membuat rekomendasi kepada Stakeholder terkait permasalahan-permasalahan menonjol pada bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan) untuk kepentingan bangsa Indonesia pada tingkat Provinsi.
  • Musyawarah Wilayah dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Pasal 29

MUSYAWARAH CABANG

  • Musyawarah Cabang selanjutnya disingkat Muscab merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Cabang Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Cabang
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Cabang
  3. Memilih Ketua Pengurus Cabang Makom Albab periode berikutnya
  4. Membuat rekomendasi kepada Stakeholder terkait permasalahan-permasalahan menonjol pada bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan) untuk kepentingan bangsa Indonesia pada tingkat Kabupaten/Kota
  • Musyawarah Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Pasal 30

MUSYAWARAH KOMISARIAT

 

  • Musyawarah Komisariat selanjutnya disingkat Muskom merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Kecamatan organisasi Makom Albab.
  • Musayawarah Komisariat Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Komisariat
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Komisariat
  3. Memilih Ketua Pengurus Komisariat Makom Albab periode berikutnya
  4. Membuat rekomendasi kepada Stakeholder terkait permasalahan-permasalahan menonjol pada bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan) untuk kepentingan bangsa Indonesia pada tingkat Kecamatan
  • Musyawarah Komisariat dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Pasal 31

MUSYAWARAH RANTING

  • Musyawarah Ranting selanjutnya disingkat Musran merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Desa/Kelurahan organisasi Makom Albab.
  • Musyawarah Ranting Makom Albab berwenang untuk:
  1. Menetapkan program kerja dan anggaran Pengurus Ranting
  2. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Ranting
  3. Memilih Ketua Pengurus Ranting Makom Albab periode berikutnya
  4. Membuat rekomendasi kepada Stakeholder terkait permasalahan-permasalahan menonjol pada bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan) untuk kepentingan bangsa Indonesia pada tingkat Desa/Kelurahan
  • Musyawarah Ranting dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali

Bagian Kedua

RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat dalam organisasi Makom Albab terdiri dari:

  • Rapat Kerja Nasional
  • Rapat Pengurus Hasrian
  • Rapat Pleno

Pasal 32

RAPAT KERJA NASIONAL

  • Rapat kerja Nasional selanjutnya disingkat Rakernas diikuti oleh seluruh Pengurus Pusat, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Wilayah dan Cabang Makom Albab.
  • Agenda rapat kerja nasional adalah untuk merumuskan dan menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Pusat yang diamanatkan oleh Munas
  • Melakukan analisa dan evaluasi terhadap program-program tahunan yang sudah berjalan
  • Rapat kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 33

RAPAT PENGURUS HARIAN

  • Rapat Pengurus Harian pada tingkat Pusat diikuti oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
  • Rapat Pengurus Harian pada tingkat Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
  • Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi .

Pasal 34

RAPAT PLENO

  • Rapat Pleno pada tingkat Pusat diikuti oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Departemen-departemen dan Sekretariat.
  • Rapat Pleno pada tingkat Wilayah, Cabang, Komisariat dan Ranting diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Biro-biro/Bagian-Bagian/Seksi-Seksi/Unit-Unit dan Sekretariat.
  • Rapat Pleno dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 35

KEKAYAAN

 

  • Kekayaan Makom Albab diperoleh dari:
  1. Uang Pangkal anggota
  2. Uang Iuran Anggota
  3. Hibah, wakaf, Infak, Sodaqah dan sumbangan-sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha lain
  • Kekayaan Makom Albab yang berupa barang dicatat dalam buku Inventarisasi Barang Milik Makom Albab dan setiap Tahun dilakukan audit dan atau re-account serta di pertanggungjawabkan oleh pengurus.
  • Kekayaan Makom Albab tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, kecuali harus sesuai prosedur melalui Musyawarah sesuai jenjang kepengurusannya.

Pasal 36

KEUANGAN

  • Pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan serta dibuat neraca pada bendahara umum/bendahara dan harus disetujui Ketua Umum/Ke
  • Prinsip pengelolaan keuangan adalah jujur, transparan, dan akuntabel
  • Audit keuangan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37

  • Organisasi Makom Albab hanya dapat dibubarkan berdasarkan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri oleh Pendiri, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang,sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Pendiri dan Pengurus Definitif.
  • Apabila organisasi dibubarkan, atas dasar hasil Musyawarah Nasional atau musyawarah luar biasa sebagaimana tersebut pada pasal 37 ayat (1), maka organisasi tersebut dapat dilikuidasi dan atau ditentukan lain.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

  • Dengan disahkannya Anggaran Dasar Organisasi Makom Albab ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang telah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran dasar ini dinyatakan tidak berlaku.
  • Untuk pertama kalinya selama kepengurusan Wilayah belum terbentuk maka pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Cabang dilakukan oleh Pengurus Pusat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

  • Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan melaluiMusyawarah Nasional.
  • Anggaran Dasar Organisasi Makom Albab ini berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Pertama Makom Albab.

Ditetapkan: di Babakan

Pada Tanggal: 26 Maret 2016

PIMPINAN SIDANG KOMISI ORGANISASI

MUNAS I MAKOM ALBAB

Anggaran Dasar Makom Albab
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *